Bizhare bersama Kemenkop UKM
Bisnis UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia kini telah mencapai 65 juta. Hal tersebut membuat bisnis UMKM disebut sebagai penopang perekonomian tanah air. Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman mengatakan, salah satu masalah terbesar UMKM saat ini adalah terkendala dalam sisi pendanaan untuk ekspansi bisnisnya.
Berdasarkan data rasio kredit perbankan untuk UMKM per Juli 2021 baru mencapai 19 persen atau sekitar Rp 1.080 triliun, dengan kredit untuk usaha kecil dan menengah mencapai 79 persen. Kehadiran solusi pendanaan yang murah dan mudah seperti skema urun dana (securities crowdfunding) semakin dibutuhkan oleh pelaku bisnis UMKM.
Dalam misi mewujudkan solusi pendanaan bisnis UMKM di Indonesia melalui skema urun dana (securities crowdfunding), Bizhare bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Makassar dan Nusa Tenggara Barat.
Melalui kegiatan ini Bizhare melakukan survei dan pengambilan sampel mengenai probabilitas pendanaan bisnis UMKM melalui skema securities crowdfunding.
Data menunjukkan bahwa 55 persen UMKM membutuhkan pendanaan untuk ekspansi sedangkan 45 persen masih membutuhkan pendampingan bisnis. Sedangkan dari segi skema pendanaan, sebanyak 67 persen bisnis UMKM lebih memilih skema pendanaan syariah dan 33 persen bisnis UMKM memilih skema pendanaan konvensional.
Melalui data survei tersebut juga menunjukkan total pendanaan yang dibutuhkan oleh bisnis UMKM saat ini mencapai 19,5 miliar.
CFO Bizhare, Gatot Adhi Wibowo menjelaskan melalui kunjungan ini Bizhare melakukan pendampingan UKM untuk naik kelas dan investable, membantu UKM berorientasi ekspor, dan membantu pendanaan bagi UKM untuk ekspansi dengan skema pendanaan urun dana yang melibatkan masyarakat sebagai pemodal dan bisnis UKM sebagai penerbit. “Ini menjadi langkah awal bagi bisnis UKM dapat go public di Bursa Efek Indonesia,” pungkasnya.
Senada dengan pernyataan Gatot Adhi Wibowo, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman menegaskan “alumni” securities crowdfunding akan didorong untuk dapat go public di Bursa Efek Indonesia untuk dapat mengakses investasi yang lebih besar dan bertransformasi menjadi usaha besar.
Gatot juga menargetkan 30 persen dari total bisnis UKM yang terlibat dalam survei dan kunjungan Bizhare dan Kemenkop UKM siap mendukung acara Konferensi Tingkat Tinggi G20 dan dapat terdanai melalui skema urun dana Bizhare.
Tentang Bizhare
Bizhare adalah penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi (securities crowdfunding) yang telah mendapatkan izin equity crowdfunding dari otoritas jasa keuangan dengan No Keputusan SK 71/D.04/2019 dan menjadi yang pertama mendapatkan perluasan izin menjadi securities crowdfunding dari OJK dengan No Keputusan SK KEP-38/ D.04/2021, serta sudah mendapatkan sertifikasi ISO 270001:2013 tentang sistem manajemen keamanan informasi di tahun 2019.
“Kami membantu menjadi penghubung antara Penerbit dengan ratusan ribu Investor di seluruh Indonesia untuk memiliki bisnis secara patungan bersama-sama di berbagai industri UKM, franchise dan startup.”
Bizhare juga sudah bekerjasama dengan KSEI dalam hal penitipan saham secara scripless dan telah melakukan perdagangan di pasar sekunder pertama di Indonesia, melalui Platform Bizhare yang sudah diluncurkan 1-12 Februari 2021 yang lalu dan melaksanakan pasar sekunder kedua pada 1-12 November 2021, sehingga likuiditas saham penerbit yang diinvestasikan para investor akan menjadi lebih likuid .
Aplikasi Bizhare kini sudah dapat diunduh melalui Google Playstore dan juga Appstore untuk #SemakinMudah miliki bisnis apapun dalam satu genggaman tangan.