Kantor Perwakilan (KPPA)
KPPA cocok jika Anda hanya ingin membangun kehadiran di Bali tanpa melakukan kegiatan komersial. KPPA memungkinkan Anda melakukan riset, menjalin jaringan, dan mengeksplorasi peluang pasar tanpa menjual produk atau layanan secara langsung.
Setup Nominee Lokal:
Beberapa orang asing memilih menggunakan mitra lokal sebagai nominee untuk melewati batasan kepemilikan. Meskipun ini bisa menyederhanakan proses, ada risiko seperti berkurangnya kontrol atas bisnis. Penting untuk melakukan uji tuntas terhadap pengaturan nominee lokal untuk melindungi investasi Anda.
3. Mendapatkan Izin dan Lisensi yang Diperlukan
Memulai bisnis di Bali melibatkan perolehan berbagai izin dan lisensi, tergantung pada jenis bisnis yang Anda jalankan.
Persetujuan Investasi dari BKPM
Salah satu langkah pertama dalam mendirikan PT PMA adalah mendapatkan persetujuan investasi dari BKPM. Persetujuan ini memungkinkan Anda berinvestasi dan beroperasi secara legal di Indonesia.
Izin Usaha
Perusahaan Anda juga membutuhkan izin usaha, yang spesifik untuk setiap industri. Baik Anda membuka restoran, hotel, atau firma konsultasi, masing-masing jenis bisnis membutuhkan izin yang berbeda.
Surat Domisili Perusahaan dan Bantuan Notaris
Anda juga memerlukan Surat Domisili Perusahaan yang menyatakan lokasi bisnis Anda, serta notaris untuk membantu dokumentasi hukum saat mendirikan perusahaan.
4. Memahami Regulasi Pajak di Bali
Pajak adalah pertimbangan penting dalam menjalankan bisnis di Bali. Sebagai pengusaha asing, Anda harus memahami kewajiban pajak baik secara perusahaan maupun pribadi.
Pajak Perusahaan
Indonesia menerapkan pajak perusahaan bagi perusahaan yang terdaftar di dalam negeri. Saat ini, tarif pajak perusahaan adalah 22%, namun bisa bervariasi tergantung pada industri dan aktivitas bisnis spesifik.