Untuk mengatasi masalah ini, pemohon harus mempertimbangkan untuk menggunakan merek dagang yang dibuat-buat atau bersifat sugestif yang tidak secara langsung menggambarkan barang atau jasa yang ditawarkan.
c. Merek yang Menipu atau Menyesatkan
Jika merek dagang menyesatkan konsumen tentang sifat, kualitas, atau asal geografis barang atau jasa, kemungkinan besar akan ditolak. Misalnya, penggunaan merek seperti “Paris Couture” untuk barang yang tidak dibuat di Paris dapat mengakibatkan penolakan berdasarkan alasan ini.
Memastikan bahwa merek tersebut secara akurat mencerminkan barang atau jasa dapat mencegah penolakan tersebut.
d. Menyinggung atau Bertentangan dengan Kebijakan Publik
Merek yang mengandung bahasa, simbol, atau citra yang menyinggung, atau yang melanggar kebijakan publik atau standar moral, akan langsung ditolak. Sangat penting untuk mengevaluasi konotasi budaya dan sosial dari merek yang diusulkan, terutama saat mendaftar di yurisdiksi asing.
3. Cara Menghindari Penolakan Pengajuan Merek Dagang
Mencegah penolakan pengajuan merek dagang memerlukan pendekatan strategis sejak awal. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan pendaftaran:
a. Melakukan Pencarian Merek Dagang yang Komprehensif
Melakukan pencarian merek dagang sangat penting untuk mengidentifikasi potensi konflik dengan merek dagang yang sudah ada. Pencarian ini tidak hanya harus mencakup kecocokan persis tetapi juga merek yang secara fonetik atau konseptual serupa. Memanfaatkan basis data merek dagang daring dan melibatkan konsultan kekayaan intelektual (HKI) profesional dapat memperlancar proses ini.
b. Pilih Merek yang Unik dan Khas
Memilih merek yang unik dan khas yang tidak deskriptif atau generik dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan penolakan. Merek yang aneh atau sembarangan (misalnya, “Apple” untuk komputer) sering kali merupakan pilihan terbaik karena tidak secara langsung berhubungan dengan barang atau jasa.
c. Pastikan Kepatuhan terhadap Hukum Merek Dagang Lokal
Setiap negara memiliki seperangkat hukum dan pedoman merek dagangnya sendiri. Memahami persyaratan lokal dapat mencegah penolakan berdasarkan ketidakpatuhan. Misalnya, di beberapa yurisdiksi, kata atau simbol tertentu mungkin dilarang atau dibatasi.