Pandemi COVID-19 sudah berlangsung setahun di Indonesia. Selama itu, jutaan orang telah terinfeksi, puluhan ribu manusia meninggal dunia.
Namun bersamaan dengan itu, berbagai langkah telah ditempuh pemerintah, dari mulai penerapan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker), 3T (testing, tracing, dan treatment), dan sosialisasi lain. Dampaknya angka kesembuhan pun ikut bertambah banyak.
Menanggapi hal itu Dokter Koko Andi Khomeini SpPD, pemilik akun @dokterkoko28, mengatakan bahwa langkah pemerintah selama ini sudah tepat. Ia melihat promosi perbaikan tetap jalan, vaksinasi COVID-19 juga sudah berlangsung harus kita dukung.
“Ini sebagai upaya pemutusan penularan COVID-19,” katanya.
Begitu pula penerapan 3M dan 3T. “Yang selama ini sudah ada, sudah bagus. Tinggal dipercepat, dan diekskalasi,” imbuh Koko. Salah satu yang perlu dipercepat adalah adalah testing.
Selama ini rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah dua juta orang dalam sehari. Namun yang masih terjadi kini perlu waktu 6-15 minggu untuk mencapai angka 2 juta. Jadi, menurut Koko, masih perlu dilakukan percepatan.
Sedangkan mengenai vaksinasi, seperti vaksinasi mandiri atau gotong royong yang diusung oleh usaha swasta, Koko menyambutnya positif. Dalam kaitan ini, Koko menyebut beberapa poin.
Pertama, vaksinasi COVID-19 harus melibatkan semua pihak. Kedua, vaksinasi memiliki target sebagai upaya untuk menyehatkan bangsa dan negara, sehingga akses harus diberikan seluas mungkin. “Ketiga, vaksin harus tersedia. Setelah vaksin tersedia, target vaksinasi harus diberikan seluas mungkin dan lebih cepat (diberikan) dan gratis,” tuturnya.
Pemerintah memang telah memberikan akses bagi usaha swasta dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Salah satunya dilatarbelakangi oleh upaya semua pihak untuk membantu percepatan pemberantasan penyakit COVID-19 di seluruh Indonesia.
Namun demikian, vaksin mandiri berbeda dengan vaksin yang sudah menjadi program pemerintah. Vaksin dalam program pemerintah menggunakan vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Sedangkan untuk vaksinasi mandiri menurut rencana akan memakai vaksin COVID-19 buatan Sinopharm dan Moderna.
Selain itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa karyawan dan buruh harus diberikan secara gratis dan harga vaksin ditentukan oleh pemerintah. Mengenai hal itu, Koko pun menyetujuinya.
“Yang penting menurut saya, vaksinasi mandiri jangan sampai mengganggu program vaksinasi dari pemerintah,” ucapnya.
Seperti diketahui, vaksinasi mandiri akan dikelola anak usaha PT Biofarma, yaitu PT Kimia Farma. Salah satu BUMN di bidang farmasi ini yang akan menampung vaksin dan mendistribusikannya ke sejumlah perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya untuk diimunisasi vaksin COVID-19.
Dalam vaksinasi, masing-masing perusahaan swasta wajib menggunakan fasilitas kesehatan yang berbeda dengan fasilitas kesehatan dalam program vaksinasi pemerintah.
Selain vaksinasi mandiri yang dilakukan, keterlibatan swasta yang kini digalakkan adalah vaksinasi drive-thru yang digelar di sejumlah daerah. Sabtu (27/2/2021), Grab dan Good Doctor, salah satu jenis usaha swasta, meluncurkan vaksinasi COVID-19 drive thru, lewat bekerjasama dengan Kemenkes.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memulai program itu bersamaan dengan vaksinasi tahap kedua bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan di Bali. Ditargetkan sebanyak 5.000 pelayan publik di Pulau Dewata akan divaksin. Setelah Bali, menurut rencana akan dilanjutkan di sejumlah kota di Indonesia.
Ada pun tujuan dari vaksinasi drive thru adalah sebagai salah satu cara untuk mempercepat penanganan COVID-19 dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pelaku industri merasa nyaman sehingga bisa mengundang masuknya wisatawan, sehingga pemulihan industri pariwisata bisa lebih lebih cepat.
Selain itu, dengan semakin luas dan cepat vaksinasi tersebut, herd immunity diharapkan akan lebih cepat terbentuk, sehingga tidak akan ada lagi penularan COVID-19.
Di tengah rencana vaksinasi Gotong Royong, vaksinasi tahap kedua memang harus terus berjalan, baik itu terhadap lansia dan pelayan publik, seperti media, pendidik dan tenaga pendidik, dan sebagainya. Untuk vaksinasi pelayan publik ditargetkan menyasar 16,9 juta orang.
Vaksinasi merupakan langkah lanjutan yang ditempuh pemerintah dalam setahun menghadapi COVID-19. Sebelumnya, pemerintah mengantisipai lonjakan kasus COVID-19 dengan menyediakan banyak rumah sakit rujukan yang khusus menangani pasien COVID-19 yang bergejala dan tidak bergejala.
Seperti yang diberitakan dalam laman covid19.go.id, sampai sekarang terdapat 140 rumah sakit yang tersedia di seluruh Indonesia. Selain itu juga tersedia alat pelindung diri, dan berbagai alat pemeriksaan COVID-19, seperti tes antibodi, tes antigen dan tes PCR (polymerase chain reaction) – termasuk alat skrining – dan memperbanyak pelacakan.
Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dan masyarakat selama setahun ini sudah memberikan pengaruh terhadap penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Dalam beberapa hari belakangan ini, jumlah kasus harian COVID-19 di bawah 10.000 kasus.
Data covid.go.id menunjukkan, per 1 Maret 2021, kasus aktif di Indonesia 11,41%, lebih rendah dari kasus COVID-19 di dunia sebesar 19,05%. Begitu pula angka kesembuhannya sudah mencapai 85,88% – di atas angka kesembuhan dunia sebesar 78,74%. Sedangkan angka kematian menurun menjadi 2,71%. Meski masih di atas angka dunia 2,22, tapi selisihnya tinggal 0,5%.
Kendati angka tersebut menggembirakan, namun langkah penanganan COVID-19 jangan sampai kendor. Berbagai program harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Tidak hanya menggencarkan program vaksinasi massal untuk mengatasi COVID-19, pemerintah pun menggalakkan program 3T.
Tujuannya, untuk melacak penyebaran COVID-19 dari seseorang yang sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Belakangan ini pelacakan juga digelar hingga tingkat pedesaan.
Pelacakan menjadi penting apalagi belakangan ini di Indonesia ditemukan 2 kasus COVID-19 varian baru asal Inggris, yaitu varian B117. Dari beberapa penelitian dan evidence di negara lain, varian baru terbukti lebih cepat menular namun tidak lebih mematikan.
Pemerintah memperkuat kapasitas laboratorium untuk mendeteksi virus varian baru di seluruh Indonesia. Saat ini baru diketemukan 2 dari 462 sampel yang sudah diperiksa.
Adanya varian tersebut akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan riset yang semakin cepat, penanganan yang lebih baik dan studi epidemiologis secara analitik.
Namun demikian vaksin COVID-19 yang sudah diberikan kepada masyarakat diklaim bisa mencegah varian baru virus COVID-19 dari Inggris tersebut dan juga dari Afrika Selatan.
Jadi anggota masyarakat baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin tak perlu kawatir mengenai keamanan dan kemampuan vaksin COVID-19 mencegah dua varian tersebut.